Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2007

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BAB III PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BAB V PENGELOLA KEGIATAN BAB VI PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM BAB VII UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAB VIII PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BAB IX PERJALANAN DINAS DAN LEMBUR BAB X IZIN MENDIRIKA BANGUNAN (IMB) BAB XI DESAIN BAB XII DOKUMEN KEGIATAN BAB XIII REKENING DAN REFERENSI JAMINAN BANK BAB XIV SANKSI DAN DENDA BAB XV SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN BAB XVI PAJAK-PAJAK BAB XVII KOORDINASI BAB XVIII PENGENDALIAN DAN MONITORING BAB XIX AKUNTANSI DAN PELAPORAN REALISASI ANGGARAN BAB XX PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN BAB XXI SERAH TERIMA PEKERJAAN BAB XXII PENGAWASAN BAB XXIII REVISI DIPA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

01 Mei 2007

Tanggal Pengundangan

01 Mei 2007

Tanggal Berlaku

01 Mei 2007

Sumber

BD.2007 / NO.9

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 494 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.09 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2007 / NO.9
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas b . pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan - ketentuan mengenal Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir pada a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, terkait Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4571); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaan Negaa Republik Indonesia Nomor 4023); Peatuan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4095); Peatuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan; Peratuan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaan Negaa Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaan Negaa Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemeintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP- 102/MK.2/2002 dan KEP 292/M.PPN/09/2002 Sistem Pemantauan dan Pelapoan Proyek Pembangunan; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 Tata Caa Penganggaan, Penyaluan Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 Perjalanan Dinas Dalam Negen Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; Peraturan Mentei Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Standar Biaya Tahun Anggaran 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 / PMK. 05 / 2007 Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Mentei Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 Sumbangan Pihak Ketiga; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Perda Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Pengelolaan Barang Daerah; Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 411 tahun 2004 Pemungutan Retribusi Sesuai Jenis Jasa Pelayanan Ketatausahaan Pada Unit Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BAB III PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BAB V PENGELOLA KEGIATAN BAB VI PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM BAB VII UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAB VIII PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BAB IX PERJALANAN DINAS DAN LEMBUR BAB X IZIN MENDIRIKA BANGUNAN (IMB) BAB XI DESAIN BAB XII DOKUMEN KEGIATAN BAB XIII REKENING DAN REFERENSI JAMINAN BANK BAB XIV SANKSI DAN DENDA BAB XV SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN BAB XVI PAJAK-PAJAK BAB XVII KOORDINASI BAB XVIII PENGENDALIAN DAN MONITORING BAB XIX AKUNTANSI DAN PELAPORAN REALISASI ANGGARAN BAB XX PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN BAB XXI SERAH TERIMA PEKERJAAN BAB XXII PENGAWASAN BAB XXIII REVISI DIPA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara 28 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2007

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT