Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2007

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

07 Maret 2007

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2007

Tanggal Berlaku

07 Maret 2007

Sumber

BD.2007 / NO.4

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 495 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.04 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kebutuhan
2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2007 / NO.4
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:	a. Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani dipandang perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2007; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2007. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daeah Tingkat I Sulawesi Utara dan Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negari RI Nomor 2678): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 10) Undang -Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaan Negaa Nomor 3478); Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Nomor 3478); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan (Lembaan Negaa Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaan Negaa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Nomor 4548); Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4571); Peatuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daeah Otonom (Lembar Negaa Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaan Negara 3952); Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaan Negaa Nomor 4079); 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09 / Kpts / TP.2006/I/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70. MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306 / MPP / Kep /4/2003 , dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluan pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- organik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329 / Kpts / OT. 210 /4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- organik; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 / Permentan / OT. 140 / 12 /2006 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2007. 14 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2007

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT