Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2009

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (Sms) Provinsi Sulawesi Tenggara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 78 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

30 Desember 2009

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2009 / NO.78

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.78 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BD.2009 / NO.78

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 118/S/XIX.KDR/06/2Q08 yang merekomendasikan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sej^itera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 untuk ditinjau kembali; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dai Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 3. Undang-Undang Noffidr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kaO dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Negara dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kefja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengetoaan Keuangan Daerah; 13. Keputusan Giijemur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 tentara Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara; 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (Sms) Provinsi Sulawesi Tenggara.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521