Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2009

Pengelolaan Terumbu Karang Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN BAB V PEMANFAATAN BAB VI KAWASAN KONSERVASI LAUT OAERAH BAB VII REHABILITASI TERUMBU KARANG BAB VIII PENGENDALIAN PEMANFAATAN BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB X ORGANISASI PENGELOLA BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KERJASAMA ANTAR DAERAH BAB XV LARANGAN BAB XVI PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAB XVII PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

28 September 2009

Tanggal Pengundangan

28 September 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2009 / NO.60

Subjek

SUMBER DAYA ALAM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 767 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.60 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan
2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2009 / NO.60
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pengelolaan Terumbu Karang Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa sumber daya terumbu karang yang ada di Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelolah secara baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; b. bahwa guna mengatasi kerusakan terumbu karang perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa kegiatan masyarakat yang melakukan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten/Kota mempunyai dampak lingkungan, sosial maupun ekonomi secara regional maupun nasional, maka perlu diatur dengan suatu kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, sambil menunggu pengaturan lebth lanjut tentang Pengelolaan Terumbu Karang, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Pengelolaan Terumbu Karang. . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 196-? tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat l Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat l Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negarr Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia c Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); r» 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); i 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar; 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat; 21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu; 22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 23. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam SK09/IV/SE/3/2008 tentang Pedoman Penangkar/Transplantasi Karang Hias yang Diperdagangkan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 5); 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 10); 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengga Tahun 2008 Nomor 2); 28 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 4); 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 7). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN BAB V PEMANFAATAN BAB VI KAWASAN KONSERVASI LAUT OAERAH BAB VII REHABILITASI TERUMBU KARANG BAB VIII PENGENDALIAN PEMANFAATAN BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB X ORGANISASI PENGELOLA BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KERJASAMA ANTAR DAERAH BAB XV LARANGAN BAB XVI PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAB XVII PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 15 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521