Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2009

Tata Cara, Persyaratan dan Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (LPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL)/KA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN BAB IV PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW) BAB V PENGHAPUSAN PERALATAN BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (LPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL)/KA

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2009 / NO.55

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 542 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.55 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata
2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2009 / NO.55
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Tata Cara, Persyaratan dan Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (LPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL)/KA
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut- 11/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan I2ln Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang mengamanatkan bahwa Tata Cara, Persyaratan, Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan bagi pemegang Izin Peralatan diatur oleh Gubernur; b. bahwa pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK} dalam melaksanakan kegiatannya dapat berdampak lingkungan, sosial dan ekonomi secara regional sehingga perlu didukung dengan suatu kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai Peraturan Perundang-undangan; c bahwa berdasarican pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara, Persyaratan dan PenHaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepuWIk Indonesia Nomor 2687}; 2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tertang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reputtlk Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N o m o r 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai; 11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut- 11/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR); 12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut- 11/2007 tentang bin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Atam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Hasil Lelang; 13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-W2008 tentang Norma, Sandar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-n/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai. 15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut- n/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN BAB IV PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW) BAB V PENGHAPUSAN PERALATAN BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521