Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2009

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil 01 Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil 01 Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

19 Februari 2009

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2009 / NO.10

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1446 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.10 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAKAIAN

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2009 / NO.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil 01 Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk m enciptakan keragaman dan meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu dilakukan penyusunan pedoman dan tata cara pakaian dinas Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang Nomor 2 Tah un 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tmgkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah T in g k a t I Su la w e s i Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Setatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Unbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan P e m e rinta ha n an ta r a Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentaring Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri; Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di in gk u n g a n Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 11. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretanat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan p e r w a k ila n r a k y a t Daerah P r o v i n s i Sulawesi Tenggara; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 1993 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
17 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521