Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2011

Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PTSP DIBIDANG PENANAMAN MODAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL BAB V PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

12 September 2011

Tanggal Pengundangan

12 September 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011 / NO.31

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 491 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.31 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pedoman

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2011 / NO.31

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentiang Pedoman dan Tata r;i'e Permohonan Penanaman Modal menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan Pedoman tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3838); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4724): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4861); 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor. 11 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. 12.Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Penanaman Modal/ lnvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004. Nomor 4; 13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Propinsi sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PTSP DIBIDANG PENANAMAN MODAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL BAB V PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521