Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 51 Tahun 2014

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2014

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENGANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAB IV PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA BAB V KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUR PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP BAB VI BESARAN PEMBERIAN TPP PNS DAERAH BAB VII TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX MEKANISME PEMBAYARAN BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2014

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

09 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

09 Desember 2014

Tanggal Berlaku

09 Desember 2014

Sumber

BD. 2014 /No. 51, LL 16 HLM

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 621 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.51 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bombana No. 9 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana

TUNJANGAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD. 2014 /No. 51, LL 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2014
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 39 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Beban Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan daJam rangka peningkatan kinerja clan kesejahteraan Pegawai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hu ruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negcri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana; 1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Trunbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kahupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 ); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 101 Tahun 2000 ten tang Pendidikan clan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun '.2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi dan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor S); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 22); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENGANGGARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAB IV PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA BAB V KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUR PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP BAB VI BESARAN PEMBERIAN TPP PNS DAERAH BAB VII TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX MEKANISME PEMBAYARAN BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014. 16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 51 Tahun 2014

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2014

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT