Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2021

Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota terdiri atas 15 Pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jenis dan Subjek Penghapusan, BAB III Pemberian Penghapusan Sanksi Administrai; BAB IV Masa Berlaku dan Ketentuan Penghapusan, BAB V Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kota Banda Aceh

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Banda Aceh

Tanggal Penetapan

20 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

20 Mei 2021

Tanggal Berlaku

20 Mei 2021

Sumber

BD No.34/2021

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banda Aceh

Bidang

Halaman ini telah diakses 523 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwal Nomor 34 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD No.34/2021

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan dalam rangka penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sansi
Dasar Hukum Perwal ini adalah: UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota terdiri atas 15 Pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jenis dan Subjek Penghapusan, BAB III Pemberian Penghapusan Sanksi Administrai; BAB IV Masa Berlaku dan Ketentuan Penghapusan, BAB V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2021

Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT