Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 16 Tahun 2013

Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana Tahun 2013

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KAWASAN BUDIDAYA BAB III TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana Tahun 2013

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

31 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

01 Juni 2013

Tanggal Berlaku

01 Juni 2013

Sumber

BD. 2013 /No. 133, LL 6 HLM

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 557 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.16 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KAWASAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2013 /No. 133, LL 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana Tahun 2013
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Borabana, perlu Pengembangan berbasis Ekonomi, Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi, efisien, berkualitas dengan konsepsi berkelanjutan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Boabana, perlu Pengembangan berbasis Ekonomi, Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi, eflsien, berkualitas dengan konsepsi Budidaya Perairan; Budidaya Perairan; b. bahwa topografi kedaerahan Kabupaten Bombana yang b. bahwa topograi kedaerahan Kabupaten Bombana yang mencirikan daerah pesisir memiliki potensi perikanan yang ada mencirikan daerah pesisir memiliki potensi perikanan yang ada harus direncanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya harus direncanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya untuk kepentingan pembangunan, sosial ekonomi, ilmu untuk kepentingan pembangunan, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan berbasis kelautan dan perikanan; pengetahuan berbasis kelautan dan perikanan; c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang penetapan kawasan budidaya, maka perlu c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang penetapan kawasan budidaya, maka perlu menetapkan wilayah Kecamatan yang menjadi lokasi kawasan menetapkan wilayah Kecamatan yang menjadi lokasi kawasan budidaya; budidaya; d. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pengembangan kawasan; budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pengembangan kawasan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kawasan Budidaya e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana Tahun 2013 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan 2 . , Mm. -y~ 1 I BOM HA N A Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tetang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tetang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembanran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2013 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Bombana Tahun 2013; 12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bombana Tahun 2013; 13. Keputusan Bupati Bombana Nomor 394 Tahun 2011 tentang penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Bombana; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KAWASAN BUDIDAYA BAB III TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2013. 6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521