Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011

Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI BAB V REMUNERASI BAB VI JENIS PELAYANAN BAB VII INSENTIF PEGAWAI BLUD BAB VIII KRITERIA PENILAIAN KINERJA BAB IX LARANGAN BAB X SANKSI BAB XI KETENTUAN LAIN.LAIN BAB XII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

05 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011 / NO.2

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 445 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.02 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pedoman

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2011 / NO.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2QA7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa remunerasi bagi pejabat pengelola badan layanan umum daerah, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan,pegawai badan layanan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pimpinan badan layanan umum daerah melalui sekretaris daerah; bahwa dalam rangka mernberikan motivasi kerja dan memacu kreatifitas dan produktivitas kerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya imbalan kerja/remunerasi yang proporsional berdasarkan prestasi kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penerapan sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 4. undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 7- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4578); 8, Peraturan Menteri Keuangan Nlomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman penetapan Remunerasi Bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor : 361/MENKES/SK/V/2006 tentang pedoman penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan pengawas Rumah sakit Badan Layanan Umum. 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. l3. Peraturan Gubernur sulawesi tenggara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. 14. Keputusan Gubernur provinsi sulawesi tenggara Nomor : 653 Tahun 2010 tentang penerapan pola pengelotaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah pada Rumah sakit umum provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI BAB V REMUNERASI BAB VI JENIS PELAYANAN BAB VII INSENTIF PEGAWAI BLUD BAB VIII KRITERIA PENILAIAN KINERJA BAB IX LARANGAN BAB X SANKSI BAB XI KETENTUAN LAIN.LAIN BAB XII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
32 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521