Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012

Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TUGAS BAB III TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR SULAWESI TENGGARA BAB IV TUGAS KETATAUSAHAAN STAF AHLI BAB V PENDANAAN BAB VI KEDUDUKAN DALAM PROTOKOLER STAF AHLI BAB VII TATA KERJA BAB VIII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

01 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2012 / NO.10

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 709 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.10 tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penjabaran-tugas-dan-fungsi
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2012 / NO.10
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa berhubung belum terakomodasinya beberapa ketentuan yang mengatur tentang Penjabaran Tugas Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4675/SJ perihal Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah , maka Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggaa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor: 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8.Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TUGAS BAB III TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR SULAWESI TENGGARA BAB IV TUGAS KETATAUSAHAAN STAF AHLI BAB V PENDANAAN BAB VI KEDUDUKAN DALAM PROTOKOLER STAF AHLI BAB VII TATA KERJA BAB VIII PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521