Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V KEWAJIBAN BAB VI TANGGUNG JAWAB BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

24 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2012 / NO.3

Subjek

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM / JDIH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 568 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.03 tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

jdih
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2012 / NO.3
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan, merupakan unsur penunjang dalam kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dibutuhkan; b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar pada Satuan Keija Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah perlu mernbangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi hukum secara terpadu dan terintegrasi; c. bahwa dengan ditetapkannya Feraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 182 Tahun 2001 perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negtara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V KEWAJIBAN BAB VI TANGGUNG JAWAB BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521