Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2013

Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tenggara

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

10 September 2013

Tanggal Pengundangan

10 September 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2013 / NO.33

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 636 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.33 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tarif-angkutan-laut
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2013 / NO.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemeintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka dipandang perlu meninjau kembaii Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 18 Pebruai 2009 tentang Penetapan taif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembaii taif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam propinsi suJawesi tenggara; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Taif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahan 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wcrftb Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemeintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11); 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara no 59.a Tahun 2005 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Antar Kabupaten Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tenggara
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521