Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 34 Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara atau pejabat lain; Peraturan Bupati ini bertujuan : a. menetapkan nilai kerugian daerah dan mengembalikan kerugian daerah yang telah terjadi; b. mencegah berkembangnya kerugian daerah; c. menciptakan tertib administrasi keuangan daerah; dan d. menciptakan disiplin dan tanggung jawab PNS bukan Bendahara atau pejabat lain dalam mengelola keuangan daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

11 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2021

Tanggal Berlaku

11 Januari 2021

Sumber

BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 33

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

Halaman ini telah diakses 377 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NOMOR_34_TAHUN_2021-Tata_Cara_Pelaksanaan_P.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 133 Tahun 2018; Peraturan BPK No 3 Tahun 2007; Perda Kab. Pamekasan No 9 Tahun 2018. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara atau pejabat lain; Peraturan Bupati ini bertujuan : a. menetapkan nilai kerugian daerah dan mengembalikan kerugian daerah yang telah terjadi; b. mencegah berkembangnya kerugian daerah; c. menciptakan tertib administrasi keuangan daerah; dan d. menciptakan disiplin dan tanggung jawab PNS bukan Bendahara atau pejabat lain dalam mengelola keuangan daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 34 Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT