Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2013

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU KHUSUS SOLAR BAB VI MONITORING DAN EVALUASIHASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

27 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

27 Maret 2013

Tanggal Berlaku

27 Maret 2013

Sumber

BD.2013 / NO.16

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1050 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.16 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengawasan
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2013 / NO.16
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu merupakan kebutuhan penting dan mendasar bagi masyarakat dalam kehidupannya, oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan dalam pendistribusiannya agar masyarakat dapat memperolehnya tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan; b.bahwa kondisi pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Khusus Solar, dewasa ini sering mengalami permasalahan karena terbatasnya stok pada stasiun-stasiun pengisian untuk umum, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya, oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah-Iangkah kongkit Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan pendistribusian pada semua tingkatan dan jalur distribusi yang ada di daerah; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, maka Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentsfig Petnerittahat Da&rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5209); 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemeintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi; 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU KHUSUS SOLAR BAB VI MONITORING DAN EVALUASIHASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI BAB IX PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2013. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2013

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT