Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2013

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Tanah Dl Provinsi Sulawesi Tenggara

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

03 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2013 / NO.6

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1126 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.06 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penetapan-het
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2013 / NO.6
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa dengan dibertakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak serta Surat General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Makassar Nomor 425/F37200/2012-SO Perihal Impiementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 yang ditujukan kepada agen Minyak Tanah Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 18 tahun 2008. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintahan Antara Pemeintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu; 8. Peraturan Mentei Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi; 10. Surat General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Makassar Nomor 425/F37200/2012-S0 Perihal Implementasi Peraturan Mentei ESDM Nomor 12 Tahun 2012; 11. Surat OH.Terminal BBM Kendari PT. Pertamina (Persero) Nomor 001/F34126/2013-S4 Perihal Larangan Penggunaan Solar Subsidi Untuk Minyak Tangki Angkutan BBM. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Tanah Dl Provinsi Sulawesi Tenggara
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521