Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 7 Tahun 2013

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB III PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB IV RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN BAB V RUANG TERBUKA BAB VI MITIGASI BENCANA BAB VII RENCANA INVESTASI BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA BAB IX PENGELOLAAN KAWASAN BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2013 /No. 7, LL 14 HLM

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 772 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.07 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD. 2013 /No. 7, LL 14 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kota Kendari
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertata dengan baik sesuai dengan kaidah perencanaan, dan untuk menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta di Kota Kendari, perlu ditetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kendari; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas pengaturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kendari, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4441); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1593); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 18.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Keijasama Daerah; 22.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 1). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB III PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAB IV RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN BAB V RUANG TERBUKA BAB VI MITIGASI BENCANA BAB VII RENCANA INVESTASI BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA BAB IX PENGELOLAAN KAWASAN BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521