Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 6 Tahun 2013

Tata Cara Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup BAB III Pergeseran Anggaran BAB IV Tugas Pihak Terkait BAB V Teknis Pelaksanaan BAB VI Format Dokumen BAB VII Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

02 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2013 /No. 6, LL 9 HLM

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 571 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.06 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD. 2013 /No. 6, LL 9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Tata Cara Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (1), (2), (3). (4), (5), (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim ana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan dan pembangunan di Kota Kendari tahun anggaran 2013 dipandang perlu mengatur tata cara pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotam adya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4355); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nompr 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2.1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013; 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lem baran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pem bentukan Organisasi dan Tata Kerja Lem baga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lem baga Teknis Daerah Kota Kendari ( Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) Sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nom or 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pem bentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nom or 8); 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7); 19. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 28); 20. Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013; BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup BAB III Pergeseran Anggaran BAB IV Tugas Pihak Terkait BAB V Teknis Pelaksanaan BAB VI Format Dokumen BAB VII Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521