Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 36 Tahun 2021

Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengguna layanan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan Tujuan dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah: a. mempercepat dan mempermudah Pelayanan Dokumen Kependudukan; b. mencegah terjadinya Mal administrasi dan penyimpangan lainnya Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah pengguna layanan dan masyarakat Jenis layanan yang diberikan terdiri dari: a. KK; b. KTP-el; c. KIA; d. Akta Kelahiran; e. Akta Kematian; f. Akta perkawinan bagi penduduk Non Muslim; g. Akta Pengangkatan Anak; h. Akta Pengakuan Anak; i. Akta Pengesahan Anak; J. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya; k. Perubahan Status Kewarganegaraan; 1. Surat Keterangan Pindah; dan m. Surat Keterangan lainnya sesuai dengan peraturan administrasi kependudukan yang berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumenep

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sumenep

Tanggal Penetapan

10 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD Kabupaten Summenep Tahun 2021 No 36

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Bidang

Halaman ini telah diakses 437 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_36_20212.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEPENDUDUKAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Summenep Tahun 2021 No 36
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2018. Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengguna layanan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan Tujuan dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah: a. mempercepat dan mempermudah Pelayanan Dokumen Kependudukan; b. mencegah terjadinya Mal administrasi dan penyimpangan lainnya Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah pengguna layanan dan masyarakat Jenis layanan yang diberikan terdiri dari: a. KK; b. KTP-el; c. KIA; d. Akta Kelahiran; e. Akta Kematian; f. Akta perkawinan bagi penduduk Non Muslim; g. Akta Pengangkatan Anak; h. Akta Pengakuan Anak; i. Akta Pengesahan Anak; J. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya; k. Perubahan Status Kewarganegaraan; 1. Surat Keterangan Pindah; dan m. Surat Keterangan lainnya sesuai dengan peraturan administrasi kependudukan yang berlaku.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521