Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 11 Tahun 2012

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2012 /No. 11 , LL 13 HLM

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 748 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.11 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD. 2012 /No. 11 , LL 13 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak (KLA) maka perlu pengintegrasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat, Lingkungan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak di Kota Kendari; b. bahwa melalui Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan yang terintegrasi, maka dipandang perlu membuat langkah-langkah konkrit dalam Pemenuhan Hak Anak yang harus dilakukan oleh SKPD terkait melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak, BUMN, BUMD, Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat, Lingkungan Keluarga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kota Kendari Tahun 2012; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2.007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahuri 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009; 16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521