Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 21 Tahun 2021

Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sasaran Pemanfaatan Jampersal adalah Dinas, dengan peruntukan rujukan persalinan dan neonatal, sewa dan operasional RTK, serta dukungan biaya persalinan. Tempat pelaksanaan kegiatan Jampersal di Daerah terdiri atas: a. Dinas; b. Puskesmas danjaringannya (Ponkesdee dan Pustu}; c. Labkesda; d. rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas, yakni: 1. Rumah Sakit Umum dr. H Koesnadi Kabupaten Bondowoso; 2. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso; 3. Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso; 4. Rumah Sakit Umum dr. Soebandi Jember; dan 5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rabern Situbondo Dana Jampersal dimanfaatkan untuk: a. rujukan persalinan; b. sewa dan operasional RTK; c. dukungan biaya persalinan; dan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bondowoso

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Bondowoso

Tanggal Penetapan

14 April 2021

Tanggal Pengundangan

14 April 2021

Tanggal Berlaku

01 Mei 2021

Sumber

BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 No 21

Subjek

KESEHATAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Bidang

Halaman ini telah diakses 442 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2021 OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KESEHATAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 No 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan kematian bayi di Kabupaten Bondowoso, diperlukan bantuan pembiayaan persalinan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan agar mendapat pelayanan secara paripurna dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui Program Jaminan Persalinan; bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dari administrasi, operasional, dan pertanggung jawabannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2002; UU No 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 9 Tahun 2020; Permenkes No 97 Tahun 2014; Permenkes No 43 Tahun 2019; Permenkes No 12 Tahun 2021; Perda Kab. Bondowoso No 7 Tahun 2016; Perbup Bondowso No 84 Tahun 2016; Perbup Bondowso No 54 Tahun 2017; Perbup Bondowso No 66 Tahun 2018.
Sasaran Pemanfaatan Jampersal adalah Dinas, dengan peruntukan rujukan persalinan dan neonatal, sewa dan operasional RTK, serta dukungan biaya persalinan. Tempat pelaksanaan kegiatan Jampersal di Daerah terdiri atas: a. Dinas; b. Puskesmas danjaringannya (Ponkesdee dan Pustu}; c. Labkesda; d. rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas, yakni: 1. Rumah Sakit Umum dr. H Koesnadi Kabupaten Bondowoso; 2. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso; 3. Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso; 4. Rumah Sakit Umum dr. Soebandi Jember; dan 5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rabern Situbondo Dana Jampersal dimanfaatkan untuk: a. rujukan persalinan; b. sewa dan operasional RTK; c. dukungan biaya persalinan; dan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521