Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020

PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok tentang pengarusutamaan gender pada peraturan daerah ini, meliputi: a. tanggung jawab; b . wewenang Pemerintah Daerah; c. perencanaan dan pelaksanaan; d. kelembagaan PUG; e. sistem informasi data gender; f. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; g. pembinaan dan pengawasan; h. partisipasi masyarakat; 1. penilaian dan penghargaan; j . kerjasama; g. pendanaan;dan k. sanksi administrasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

T.E.U.

Indonesia, Kota Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

30 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2020

Tanggal Berlaku

30 Desember 2020

Sumber

LD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 750 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-2020-9-Pengarusutamaan Gender_001518.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Keluarga, Perlindungan Anak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
ABSTRAK:	a. bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan merdeka dan dikaruniai harkat, martabat dan kedudukan yang sama sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa masih terjadi ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan sehingga dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang penting dan strategis untuk melakukan strategi pengarustutamaan gender ke dalam seluruh proses Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang mengatur penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender; 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahum 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Materi pokok tentang pengarusutamaan gender pada peraturan daerah ini, meliputi: a. tanggung jawab; b . wewenang Pemerintah Daerah; c. perencanaan dan pelaksanaan; d. kelembagaan PUG; e. sistem informasi data gender; f. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; g. pembinaan dan pengawasan; h. partisipasi masyarakat; 1. penilaian dan penghargaan; j . kerjasama; g. pendanaan;dan k. sanksi administrasi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. 30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020

PENGARUSUTAMAAN GENDER

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT