Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : a. perjalanan dinas dalam daerah; dan b. perjalanan dinas luar daerah. Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya; Persetujuan/perintah Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan oleh Kepala SKPD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magetan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Magetan

Tanggal Penetapan

19 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

19 Januari 2021

Tanggal Berlaku

Sumber

BD Kabupaten Magetan Tahun 2021 No 6

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magetan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1164 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO.06-Tahun-2021-tentang-Perjalanan-Dinas-di-Lingkungan-Pemerintah-Kabupaten-Magetan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Magetan Tahun 2021 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
ABSTRAK:	a. bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum; b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015, perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Kab. Magetan No 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Magetan No 4 Tahun 2014; Perda Kab. Magetan No 6 Tahun 2017. Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : a. perjalanan dinas dalam daerah; dan b. perjalanan dinas luar daerah. Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya; Persetujuan/perintah Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan oleh Kepala SKPD.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521