Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. ruang lingkup 2. Istilah dan definisi 3. Penggolongan usaha 4. Persyaratan Umum Usaha 5. Persyaratan Khusus Usaha 6. Sarana 7. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 8. Pelayanan 9. Persyaratan Produk/Proses/jasa 10.Sistem Manajemen Usaha 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan 12

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Agama

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Agama

Bentuk Singkat

Peraturan Menag

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

01 April 2021

Tanggal Berlaku

01 April 2021

Sumber

BN 2021/NO. 263; https://jdih.kemenag.go.id/l: 4 HLM

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Agama

Bidang

Halaman ini telah diakses 5143 kali

FILE-FILE PERATURAN

PMA_no._5_tahun_2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDAR KEGIATAN USAHA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 5, BN 2021/NO. 263; https://jdih.kemenag.go.id/l: 4 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. ruang lingkup 2. Istilah dan definisi 3. Penggolongan usaha 4. Persyaratan Umum Usaha 5. Persyaratan Khusus Usaha 6. Sarana 7. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 8. Pelayanan 9. Persyaratan Produk/Proses/jasa 10.Sistem Manajemen Usaha 11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan 12

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
33 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521