Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2015

Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sumber Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian Dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

05 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

05 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.17

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 777 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal No 17 Tahun 2015 ttg Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

Pengaturan-Benturan-Kepentingan-Pemerintah-Kota-Yogyakarta
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2015/NO.17
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah; b. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sumber Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian Dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 7 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521