Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Retribusi Jasa Umum, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Retribusi Jasa Umum; 3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat; 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,Timbang Dan Perlengkapannya; 6. Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis; 7. Golongan Retribusi; 8. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; 9. Struktur Dan Besarnya Tarif; 10. Wilayah Pungutan; 11. Kewenangan Pemungutan; 12. Pemanfaatan Penerimaan; 13. Tata Cara Pemungutan; 14. Tata Cara Pembayaran; 15. Penagihan; 16. Keberatan; 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; 19. Kedaluwarsa Penagihan; 20. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 21. Insentif Pemungutan; 22. Ketentuan Penyidikan; 23. Ketentuan Pidana; dan 24. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

15 November 2011

Tanggal Pengundangan

15 November 2011

Tanggal Berlaku

15 November 2011

Sumber

LD.2011/No.43

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 499 kali

FILE-FILE PERATURAN

ProvinsiKalimantanSelatan-2011-14.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka desentralisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta untuk menggali salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan secara lebih optimal untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; bahwa sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, aturan, acuan dan ketentuan sebagai dasar hukum pengaturan dan pungutan daerah dari sektor Retribusi Daerah sejenis yang dihimpun dalam 1 (satu) naskah Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/ M-DAG/PER/10/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Retribusi Jasa Umum, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Retribusi Jasa Umum; 3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat; 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,Timbang Dan Perlengkapannya; 6. Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis; 7. Golongan Retribusi; 8. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; 9. Struktur Dan Besarnya Tarif; 10. Wilayah Pungutan; 11. Kewenangan Pemungutan; 12. Pemanfaatan Penerimaan; 13. Tata Cara Pemungutan; 14. Tata Cara Pembayaran; 15. Penagihan; 16. Keberatan; 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; 19. Kedaluwarsa Penagihan; 20. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 21. Insentif Pemungutan; 22. Ketentuan Penyidikan; 23. Ketentuan Pidana; dan 24. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT