Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2020

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN ZONASI BAB III PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB IV PERIZINAN BAB V PENGENAAN SANKSI BAB VI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Nunukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

17 September 2020

Tanggal Pengundangan

17 September 2020

Tanggal Berlaku

17 September 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 32

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 339 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 32-2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Nunukan

ABSTRAK:

dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, serta untuk mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang; Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan masih belum operasional untuk penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Nunukan; untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2038;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN ZONASI BAB III PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB IV PERIZINAN BAB V PENGENAAN SANKSI BAB VI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
58 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2020

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT