Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2020

Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS BAB IV PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB V PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS BAB VI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS BAB VII PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS BAB VIII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BAB IX TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS BAB X PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN BAB XI WEWENANG BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

17 September 2020

Tanggal Pengundangan

17 September 2020

Tanggal Berlaku

17 September 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 31

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 332 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 31-2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:	berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan Permukiman di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033; Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS BAB IV PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB V PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS BAB VI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS BAB VII PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS BAB VIII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BAB IX TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS BAB X PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN BAB XI WEWENANG BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PEMBIAYAAN BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2020

Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT