Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 123 Tahun 2018

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Terdiri dari 25 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, penerima tambahan penghasilan, tambahan penghasilan berbasis kinerja, mekanisme pencairan TPK-PNS, penghentian tambahan penghasilan, ketentuan lain-lain

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bandung

Nomor

123

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Soreang

Tanggal Penetapan

28 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2018

Tanggal Berlaku

28 Desember 2018

Sumber

BD 2018/123

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung

Bidang

Halaman ini telah diakses 578 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No_123_Tahun_2018_1552290662.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, BD 2018/123
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian Tambahan Penghasilan PNS; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018 Terdiri dari 25 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, penerima tambahan penghasilan, tambahan penghasilan berbasis kinerja, mekanisme pencairan TPK-PNS, penghentian tambahan penghasilan, ketentuan lain-lain
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. mengatur mengenai tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bandung 22 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 123 Tahun 2018

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT