Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2011

Penyelenggaraan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan; Ruang Lingkup Penyelenggaraan Bangunan; Perizinan Bangunan; Slf; Tabg; Peran Masyarakat; Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

23 November 2011

Tanggal Pengundangan

23 November 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.6.SERI.E

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1161 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kulonprogo No. 14 Tahun 2011 ttg Penyelenggaraan Bangunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan gedung

Penyelenggaraan-Bangunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.6.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bangunan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa agar terwujud bangunan yang dapat memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan, diperlukan penataan dan pengendalian pembangunannya agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan; b. Bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan, perlu mengatur penyelenggaraan bangunan; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003; . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/ 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/ 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/ 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/ 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/ 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/ 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan; Ruang Lingkup Penyelenggaraan Bangunan; Perizinan Bangunan; Slf; Tabg; Peran Masyarakat; Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jumlah Halaman: 96 HLM; Penjelasan: 14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521