Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 17 Tahun 2015

Izin Usaha Industri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Izin Usaha Industri, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Izin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri 4.Persyaratan Izin 5.Izin Perluasan 6.Tata Cara Dan Jangka Waktu Proses Izin 7.Masa Berlaku Izin 8.Penarikan Kembali Keputusan Pemberian Iui Atau Tdi Selaku Sanksi 9.Kewajiban Pemagang Izin 10.Pengawasan. 11.Sanksi Administratif 12.Penyidikan 13.Ketentuan Pidana 14,Ketentuan Khusus 15.Ketentuan Peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

05 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

09 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.17

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 544 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 17 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2015/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri

ABSTRAK:

usaha industri selain untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah harus pula dikendalikan agar memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup,sektor usaha industri harus diselenggarakan secara tertib dan terhindar dari persaingan tidak sehat;berdasarkan ketentuan Lampiran EE Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Perluasan Usaha Industri,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Prindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Izin Usaha Industri, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Izin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri 4.Persyaratan Izin 5.Izin Perluasan 6.Tata Cara Dan Jangka Waktu Proses Izin 7.Masa Berlaku Izin 8.Penarikan Kembali Keputusan Pemberian Iui Atau Tdi Selaku Sanksi 9.Kewajiban Pemagang Izin 10.Pengawasan. 11.Sanksi Administratif 12.Penyidikan 13.Ketentuan Pidana 14,Ketentuan Khusus 15.Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521