Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 16 Tahun 2015

Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Objek Perdagangan Orang 4.Pencegahan Perdagangan Orang 5.Penanganan Korban Perdagangan Orang 6.Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang 7.Partisipasi Masyarakat 8.Pembinaan, Koordinasi Dan Pengaawasan 9.Perlindungan Sanksi Dan / Atau Korban 10.Pembiayaan 11.Sanksi Administrasi 12.Ketentuan Penyidikan 13.Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

05 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

09 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.16

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 592 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Hak Asasi Manusia

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2015/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

ABSTRAK:

perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang,perdagangan orang potensial terjadi di Kabupaten Kotabaru, sehingga memerlukan tindakan pengaturan untuk mencegah perdagangan orang dan menangani korban perdagangan orang,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;Undang-Nomor 13 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ;Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Objek Perdagangan Orang 4.Pencegahan Perdagangan Orang 5.Penanganan Korban Perdagangan Orang 6.Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang 7.Partisipasi Masyarakat 8.Pembinaan, Koordinasi Dan Pengaawasan 9.Perlindungan Sanksi Dan / Atau Korban 10.Pembiayaan 11.Sanksi Administrasi 12.Ketentuan Penyidikan 13.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521