Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2015

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Badan Permusyawaratan Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Persyaratan Menjadi Anggota 3.Mekanisme Pemilihan Langsung Dan Musyawarah Perwakilan 4.Pengesahan Penetapan Anggota 5.Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang BPD 6.Hak, Kewajiban Dan Larangan Anggota BPD 7.Pemberhentian 8.Penggantian Anggota Dan Pimpinan 9.Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji 10.Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja 11.Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 12.HubunganKerja Dengan Kepala Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan 13.Keuangan Dan Administratif 14.Pembinaan Dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

06 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

06 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.7

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 844 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 7 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Badan Permusyawaratan Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Persyaratan Menjadi Anggota 3.Mekanisme Pemilihan Langsung Dan Musyawarah Perwakilan 4.Pengesahan Penetapan Anggota 5.Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang BPD 6.Hak, Kewajiban Dan Larangan Anggota BPD 7.Pemberhentian 8.Penggantian Anggota Dan Pimpinan 9.Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji 10.Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja 11.Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 12.HubunganKerja Dengan Kepala Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan 13.Keuangan Dan Administratif 14.Pembinaan Dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521