Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Dekonsentrasi; Pembinaan dan Pengawasan; beserta sanksi dan alokasi anggaran dana dekonsentrasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

Bentuk Singkat

Permenpora

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

04 Februari 2019

Tanggal Berlaku

04 Februari 2019

Sumber

BN. 2019 No. 82, jdih.kemenpora.go.id

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenpora Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia NO. 2, BN. 2019 No. 82, jdih.kemenpora.go.id
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia TENTANG Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019; 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); Mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Dekonsentrasi; Pembinaan dan Pengawasan; beserta sanksi dan alokasi anggaran dana dekonsentrasi
CATATAN:	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019. Mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1743), 14 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521