Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakyat. Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi: a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. pembangunan kepariwisataan daerah; d. kawasan strategis; e. pengembangan desa wisata; f. usaha pariwisata; g. jaminan produk halal pariwisata; h. perizinan berusaha pariwisata; i. hak, kewajiban dan larangan; j. TKPKD; k. Badan Promosi Pariwisata Daerah; l. duta pariwisata Daerah; m. sistem informasi pariwisata Daerah; n. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata; o. kerjasama; p. pembinaan dan pengawasan; q. penghargaan; r. peran serta masyarakat; s. pendanaan; t. sanksi administrasi; u. ketentuan penyidikan; dan v. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

11 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

11 Februari 2021

Tanggal Berlaku

11 Februari 2021

Sumber

LD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 2/E

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1801 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2-TH-2021-PERDA-PARIWISATA-fasilitasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEPARIWISATAAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 2/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Jombang, merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang berwenang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 22 Tahun 2009; UU No 8 Tahun 1981; UU No 26 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 33 Tahun 2014; UU No 24 Tahun 2019; PP No 50 Tahun 2011; PP No 52 Tahun 2012; PP No 17 Tahun 2013; PP No 110 Tahun 2015; Perpres No 63 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 50 Tahun 2016; PP No 24 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Kepala BPS No 95 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPS No 19 Tahun 2017; Perda Prov Jawa Timur No 6 Tahun 2017; Perda Kab. Jombang No 21 Tahun 2009; Perda Kab. Jombang No 1 Tahun 2019. Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakyat. Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi: a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. pembangunan kepariwisataan daerah; d. kawasan strategis; e. pengembangan desa wisata; f. usaha pariwisata; g. jaminan produk halal pariwisata; h. perizinan berusaha pariwisata; i. hak, kewajiban dan larangan; j. TKPKD; k. Badan Promosi Pariwisata Daerah; l. duta pariwisata Daerah; m. sistem informasi pariwisata Daerah; n. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata; o. kerjasama; p. pembinaan dan pengawasan; q. penghargaan; r. peran serta masyarakat; s. pendanaan; t. sanksi administrasi; u. ketentuan penyidikan; dan v. ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT