Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2004

PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Retribusi Izin Perbengkelan sebagai pembayaran atas pemberian izin Perbengkelan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan SKRD mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2004 tentang PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

T.E.U.

Indonesia, Kota Tanjungpinang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Tanjungpinang

Tanggal Penetapan

14 Juli 2004

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2004

Tanggal Berlaku

14 Juli 2004

Sumber

LD.2004/No.12

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Bidang

Halaman ini telah diakses 233 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

3-8-2004-Peraturan(20).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2004/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	Bahwa untuk menjaga ketertiban perben gkelan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka perlu dibina dan diatur pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor dalam suatu Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Retribusi Izin Perbengkelan sebagai pembayaran atas pemberian izin Perbengkelan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan SKRD mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2004. 19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2004

PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT