Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 (1) ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan transaksi pembayaran belanja secara non tunai. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pasal 3 Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah dalam Peraturan Walikota ini mencakup jenis-jenis Belanja Non Tunai dan Tata Cara Pembayaran Non Tunai melalui mekanisme : a. LS gaji dan tunjangan; b. Uang Persediaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

25 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

25 Februari 2019

Tanggal Berlaku

25 Februari 2019

Sumber

Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 7

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 325 kali

FILE-FILE PERATURAN

BD. 7 Perwali No.7 Th.2019 Ttg Petunjuk Teknis Transasksi Non Tunai Belanja Daerah.Salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Transaksi Non Tunai Belanja Daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Pasal 2 (1) ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan transaksi pembayaran belanja secara non tunai. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pasal 3 Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah dalam Peraturan Walikota ini mencakup jenis-jenis Belanja Non Tunai dan Tata Cara Pembayaran Non Tunai melalui mekanisme : a. LS gaji dan tunjangan; b. Uang Persediaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT