Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung; b. ketentuan penyelenggaraan IMB; c. ketentuan penyelenggaraan TABG; d. ketentuan penyelenggaraan SLF; e. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis; f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung; g. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan; h. ketentuan penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung; i. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; j. ketentuan pelayanan secara online; dan k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

11 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

11 Februari 2019

Tanggal Berlaku

11 Februari 2019

Sumber

Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 6

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 1357 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD. 6 Perwali No.6 Th.2019 Ttg Penyelenggaraan Bangunan Gedung.Salinan.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bangunan Gedung
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 6
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 5 ayat (8), Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 71, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 114 ayat (4), dan Pasal 113 ayat (2); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padadalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Samarinda; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN - 2 - Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung; b. ketentuan penyelenggaraan IMB; c. ketentuan penyelenggaraan TABG; d. ketentuan penyelenggaraan SLF; e. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis; f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung; g. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan; h. ketentuan penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung; i. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; j. ketentuan pelayanan secara online; dan k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019. 193

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT