Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Empat Lawang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Empat Lawang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, pembinaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Empat Lawang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Empat Lawang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tebing Tinggi

Tanggal Penetapan

25 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2021

Tanggal Berlaku

26 Februari 2021

Sumber

BD.2021/NO.06

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA-CARA-PELAKSANAAN-KONFIRMASI-STATUS-WAJIB-PAJAK-DALAM-PEMBERIAN-LAYANAN-PUBLIK-TERTENTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelayanan Publik Tertentu; Perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tetentu di Kabupaten Empat Lawang, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Empat Lawang. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2015; Perda No. 11 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2016; Perbup No. 34 Tahun 2018; Perbup No. 15 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Empat Lawang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, pembinaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021. 8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521