Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 58 Tahun 2018 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan, wajib lapor dan tata cara penyampaian LHKPN, pengelola LHKPN, pengawasan, kepatuhan penyampaian LHKPN, sanksi dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 58 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

T.E.U.

Indonesia, Badan Pusat Statistik

Nomor

Nomor 58 Tahun 2018

Bentuk

Peraturan Badan Pusat Statistik

Bentuk Singkat

Peraturan BPS

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

02 April 2018

Tanggal Pengundangan

24 April 2018

Tanggal Berlaku

24 April 2018

Sumber

BN 2018/NO. 551; PERATURAN.GO.ID: 11 HLM

Subjek

STATISTIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pusat Statistik

Bidang

Halaman ini telah diakses 88 kali

FILE-FILE PERATURAN

No. 58 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LHKPN

2018

Peraturan Badan Pusat Statistik NO. Nomor 58 Tahun 2018, BN 2018/NO. 551; PERATURAN.GO.ID: 11 HLM

Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk melaporkan kekayaannya; b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan, wajib lapor dan tata cara penyampaian LHKPN, pengelola LHKPN, pengawasan, kepatuhan penyampaian LHKPN, sanksi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521