Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2013

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penanggulangan Kemiskinan yang memuat beberapa hal yaitu ; I. Ketentuan umum; II. Tujuan, ruang lingkup, dan asas; III. Pembentukan tkpkd; IV. Identifikasi warga miskin; V. Strategi dan program; VI. Hak warga miskin; VII. Kewajiban warga miskin; VIII. Bantuan bagi warga miskin; IX. Pengawasan; X. Peran serta masyarakat; XI. Pembiayaan; XII. Sanksi administratif; XIII. Penyidikan; XIV. Ketentuan pidana; XV. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

23 September 2013

Tanggal Pengundangan

23 September 2013

Tanggal Berlaku

23 September 2013

Sumber

LD.2013/NO.15

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 831 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda no.15 tahun 2013 (1) edit.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Hak Asasi Manusia;Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2013/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	bahwa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui berbagai program-program yang mampu menunjang kemandirian masyarakat miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan. Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Daerah membuat kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakat terutama warga miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penanggulangan Kemiskinan yang memuat beberapa hal yaitu ; I. Ketentuan umum; II. Tujuan, ruang lingkup, dan asas; III. Pembentukan tkpkd; IV. Identifikasi warga miskin; V. Strategi dan program; VI. Hak warga miskin; VII. Kewajiban warga miskin; VIII. Bantuan bagi warga miskin; IX. Pengawasan; X. Peran serta masyarakat; XI. Pembiayaan; XII. Sanksi administratif; XIII. Penyidikan; XIV. Ketentuan pidana; XV. Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2013

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT