Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang memuat hal-hal, yaitu: I. Ketentuan umum; II. Nama, objek, dan subjek retribusi; III. Golongan retribusi; IV. Tingkat penggunaan jasa; V. Prinsip dan sasaran penetapan tarif; VI. struktur dan besarnya tarif retribusi; VII. Wilayah pemungutan; VIII. Masa retribusi dan saat retribusi terutang; IX. Tata cara pemungutan retribusi; X. Tata cara pembayaran; XI. Tata cara penagihan retribusi; XII. Sanksi administrasi; XIII. Tata cara pengajuan keberatan; XIV. Tata cara pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi; XV. Pengembalian kelebihan pembayaran; XVI. Kedaluwarsa penagihan; XVII. Pemeriksaan; XVIII. Perubahan tarif; XIX. Insentif pemungutan; XX. Penyidikan; XXI. Ketentuan pidana; XXII. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

28 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2013

Tanggal Berlaku

28 Februari 2013

Sumber

LD.2013/NO.5

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 576 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda no.5 tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi daerah. Sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), maka perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai, dalam upaya meningkatkan pelayanan maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi.
Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 26 Tahun 1983 jo. PP Nomor 16 Tahun 1986; PP Nomor 2 Tahun 1985; PP Nomor 10 Tahun 1987; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 38 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang memuat hal-hal, yaitu: I. Ketentuan umum; II. Nama, objek, dan subjek retribusi; III. Golongan retribusi; IV. Tingkat penggunaan jasa; V. Prinsip dan sasaran penetapan tarif; VI. struktur dan besarnya tarif retribusi; VII. Wilayah pemungutan; VIII. Masa retribusi dan saat retribusi terutang; IX. Tata cara pemungutan retribusi; X. Tata cara pembayaran; XI. Tata cara penagihan retribusi; XII. Sanksi administrasi; XIII. Tata cara pengajuan keberatan; XIV. Tata cara pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi; XV. Pengembalian kelebihan pembayaran; XVI. Kedaluwarsa penagihan; XVII. Pemeriksaan; XVIII. Perubahan tarif; XIX. Insentif pemungutan; XX. Penyidikan; XXI. Ketentuan pidana; XXII. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
30 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT