Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diubah yaitu terkait ketentuan umum; pertimbangan pelaksanaan pemilkades bergelombang; menghapus ketentuan Pasal 2 ayat (3); menambah ketentuan Pasal 2A terkait pemungutan suara Pemilkades dan 2B terkait pemilihan secara elektronik; perubahan ketentuan terkait Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Kabupaten; penambahan Pasal 4A terkait Tim Teknis dan 4B terkait TTU dan TTL; Perubahan terkait Panitia Pengawas Pemilihan, jumlah panitia pemilihan dan honorarium, susunan kepanitian pemilihan, tugas panitia pemilihan desa; Pasal 12A dan 12B terkait KPPS; persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa; TPS; Pemilihan bagi tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain; waktu pelaksanaan pemilihan suara; Kegiatan KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara; mekanisme pemungutan suara; penambahan ketentuan BAB VIIA terkait Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19.