Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi Ketentuan Umum, Nama,Subjek, Objekdangolongan Retribusi, Tata Cara Pemberian Imb, Masa Berlaku Izin, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif, Pembayaran Dan Wilayah Pemungutan Retribusi, Penagihan Retribusi, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksiadministrasi, Ketentuanpidana, Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukabumi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Pelabuhan Ratu

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

07 Oktober 2010

Sumber

LD.2010/6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Bidang

Halaman ini telah diakses 772 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 6 ttg IMB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Sukabumi No. 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi - Izin - Mendirikan - Bangunan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini; dalam upaya peningkatan tertibbangunan dan administrasiserta intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, maka sesuai dengan Pasal155 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama3 (tiga) tahun sekali; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan; UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 4 TAhun 1992; UU No. 36 TAhun 1999; UU No. 10 TAhun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 27 TAhun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007;; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No. 17 Tahun 2007;; Perda No. 32 Tahun 2008 )sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010; Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi Ketentuan Umum, Nama,Subjek, Objekdangolongan Retribusi, Tata Cara Pemberian Imb, Masa Berlaku Izin, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif, Pembayaran Dan Wilayah Pemungutan Retribusi, Penagihan Retribusi, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksiadministrasi, Ketentuanpidana, Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2010. Mencabut Perda Kab. Sukabumi No. 6 Tahun 2010 dengan Perda Kab. Sukabumi No. 9 Tahun 2022 13 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT