Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2009

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, PERSYARATAN PPNS, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS, KARTU TANDA PENGENAL, SUMPAH / JANJI / PELANTIKAN, PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN, PEMBINAAN, PEMBIAYAAN, PELAKSANAAN OPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

02 September 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2009/ NO. 5

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 413 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Bau-Bau No.05 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyidik - pegawai negeri sipil

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2009/ NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna serta menciptakan ketertiban dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dalam Wilayah Kota Bau-Bau perlu mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam rangka reformasi bidang hukum maka upaya pembinaan aparat mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat seiring dengan upaya penegakan hukum secara konsisten. Bahwa keberadaan dan peran Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Bau - Bau Nomor 6 Tahun 2008;
KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, PERSYARATAN PPNS, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS, KARTU TANDA PENGENAL, SUMPAH / JANJI / PELANTIKAN, PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN, PEMBINAAN, PEMBIAYAAN, PELAKSANAAN OPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521