Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2011

Penyelenggaraan Pergudangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN Bagian kesatu : Tanda Daftar Gudang Bagian Kedua : Sistem dan Prosedur Pengajuan TDG Bagian Ketiga : Perubahan Gudang Bagian Keempat : Penyimpanan Barang di Gudang Bagian Kelima : Pelaporan 3. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TDG DAN SANKSI ADMINISTRASI 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. SANKSI ADMINISTRASI 6. PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian kesatu : Pelaksanaan Bagian Kedua : Pengawasan dan Pengendalian Bagian Ketiga : Peran Serta Masyarakat 7. KETENTUAN PIDANA 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pergudangan

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

21 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2011/NO. 11

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 478 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Baubau No.11 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggaraan - pergudangan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2011/NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pergudangan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kota Baubau, perlu penataan dan pembinaan pergudangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu membentuk Perda Kota Baubau tentang Penyelenggaraan Pergudangan.
Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau–Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. PP Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 8. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Perpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUUan; 11. Perda Kota Bau-Bau Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2); 12. Perda Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3); 13. Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan.
Perda ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN Bagian kesatu : Tanda Daftar Gudang Bagian Kedua : Sistem dan Prosedur Pengajuan TDG Bagian Ketiga : Perubahan Gudang Bagian Keempat : Penyimpanan Barang di Gudang Bagian Kelima : Pelaporan 3. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TDG DAN SANKSI ADMINISTRASI 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. SANKSI ADMINISTRASI 6. PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian kesatu : Pelaksanaan Bagian Kedua : Pengawasan dan Pengendalian Bagian Ketiga : Peran Serta Masyarakat 7. KETENTUAN PIDANA 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521