Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2011

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. AZAS DAN TUJUAN (Pasal 2 – Pasal 3) 3. NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK (Pasal 4 – Pasal 7) 4. PEMBERIAN IZIN (Pasal 8 – Pasal 10) 5. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK (Pasal 11 – Pasal 13) 6. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 14) 7. MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG (Pasal 15 - Pasal 16) 8. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (Pasal 17) 9. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK (Pasal 18 – Pasal 19) 10. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 20 – Pasal 22) 11. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK (Pasal 23 – Pasal 25) 12. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK (Pasal 26) 13. TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 27) 14. KEBERATAN DAN BANDING (Pasal 28 – Pasal 30) 15. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Pasal 31 – Pasal 32) 16. K A D A L U W A R S A (Pasal 33) 17. KETENTUAN PIDANA (Pasal 34- Pasal 35) 18. KETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 36) 19. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 37) 20. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 38 – Pasal 39)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

21 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2011/NO. 8

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 479 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Baubau No.08 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak - batuan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011/NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa untuk tertibnya pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor pajak, maka dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daearah Kota Baubau tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 3. UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120); 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ; 8. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954); 9. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 10. PP Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 15. PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600); 16. PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipemungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200510 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Perpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUUan; 18. Perda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 11); 19. Perda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2). Perda ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. AZAS DAN TUJUAN (Pasal 2 – Pasal 3) 3. NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK (Pasal 4 – Pasal 7) 4. PEMBERIAN IZIN (Pasal 8 – Pasal 10) 5. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK (Pasal 11 – Pasal 13) 6. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 14) 7. MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG (Pasal 15 - Pasal 16) 8. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (Pasal 17) 9. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK (Pasal 18 – Pasal 19) 10. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 20 – Pasal 22) 11. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK (Pasal 23 – Pasal 25) 12. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK (Pasal 26) 13. TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 27) 14. KEBERATAN DAN BANDING (Pasal 28 – Pasal 30) 15. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Pasal 31 – Pasal 32) 16. K A D A L U W A R S A (Pasal 33) 17. KETENTUAN PIDANA (Pasal 34- Pasal 35) 18. KETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 36) 19. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 37) 20. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 38 – Pasal 39)
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521