Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2020

AUTENTIKASI ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penilaian dan Pemeliharaan Autentisitas Arsip Statis Yang Tercipta Secara Elektronik Dan/Atau Hasil Alih Media; Ketentuan Tolok Ukur Perkiraan Autensitas Arsip Statis Yang Tercipta Secara Elektronik Dan/Atau Hasil Alih Media; Ketentuan Dasar Reproduksi Kopi Autentik Arsip Statis Yang Tercipta Secara Elektronik Dan/Atau Hasil Alih Media; Template Analisis Autentikasi Arsip Statis Yang Tercipta Secara Elektronik Dan/Atau Hasil Alih Media; Kompetensi Pelaksanaan Autentikasi Arsip Statis Yang Tercipta Secara Elektronik Dan/Atau Hasil Alih Media; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2020 tentang AUTENTIKASI ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat
Nomor
118
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Pontianak
Tanggal Penetapan
09 September 2020
Tanggal Pengundangan
09 September 2020
Tanggal Berlaku
09 September 2020
Sumber
BD.2020/NO.118, LL Prov. kalbar : 30 HAL
Subjek
ARSIP
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Bidang
Halaman ini telah diakses 371 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan