Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2020

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Kewenangan DPMPTSP dan Jenis Pelayanan; b. Penyelenggaraan PTSP; c. Standar dan Manajemen Pelayanan; d. Perizinan dan Nonperizinan yang memanfaatkan ruang wilayah; e. Sistem Pelayanan PTSP; f. Sumber Daya Manusia; g. Survei Kepuasan Masyarakat; h. Pembinaan dan Pengawasan;dan i. Pembiayaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

13 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

14 Januari 2020

Tanggal Berlaku

14 Januari 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 441 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kukar 02-2020 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenagnan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-PENYELENGGARAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pemberian pelayanan prima kepada publik khususnya di bidang Perizinan dan Nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim usaha, investasi dan pengembangan keterbukaan informasi perlu adanya penyelenggaraan pelayanan terpadu. PP No.18 Tahun 2016 Pasal 39 ayat (3) tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 20005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.97 Tahun 2014; Perka BKPM No.11 Tahun 2009; Perka BKPM No.14 Tahun 2009; Permendagri No.100 Tahun 2016; Perbup Kukar No.40 Tahun 2018; Perbup Kukar No.4 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Kewenangan DPMPTSP dan Jenis Pelayanan; b. Penyelenggaraan PTSP; c. Standar dan Manajemen Pelayanan; d. Perizinan dan Nonperizinan yang memanfaatkan ruang wilayah; e. Sistem Pelayanan PTSP; f. Sumber Daya Manusia; g. Survei Kepuasan Masyarakat; h. Pembinaan dan Pengawasan;dan i. Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020.
Peraturan yang Dicabut: Perbup Kab.Kukar No.40 Tahun 2017
Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 15 bahwa Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a melalui OSS dilakukan oleh pemohon secara mandiri dan/ atau dilakukan pendampingan oleh DPMPTSP yang diatur dalam keputusan Kepala Dinas.
17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521